Pengertian Etika Pemerintahan Dan Fungsinya

Pengertian Etika Pemerintahan - Pemerintahan merupakan elemen dasar dari suatu negara. Pemerintah merupakan pemain utama dalam perjalanan suatu negara yang berdaulat penuh. Tanpa pemerintahan, sebuah negara dianggap tidak berdaulat, dan suatu waktu dapat dikuasai oleh negara asing. Pemerintahan merupakan sebuah system penggerak roda perjalanan sebuah negara. Ke arah mana suatu negara menuju, tergantung dari kerja pemerintahannya. Ibarat seorang nakhoda dalam sebuah kapal, pemerintah mengarahkan dan menjalankan setiap programnya guna mencapat tujuan yang menjadi cita-cita suatu negara.

Kali ini kita tidak akan membaha secara lebih dalam mengenai pemerintahanan ini, namun akan lebih menjurus kepada elemen dari pemerintahan itu sendiri yang berhubungan dengan citra dan kinerja suatu pemerintahan. Materi pembahasan kali ini mengenai Pengertian Etika Pemerintahan.

Dalam bahasa yunani, ethos artinya kebiasaan atau watak, konsep etika sendiri berarti ilmu pengetahuan tentang ahlak dan moral. Etika biasanya diterapkan dan dikaitkan dengan seorang individu manusia. Manusia yang memiliki etika yang baik biasanya adalah manusia yang berbudi luhur, mengikuti segala norma yang berlaku, serta memiliki kepribadian yang baik. Tak berbeda dengan manusia, pemerintah juga memiliki sebuah etika pemerintahan. Pemerintah yang baik harus memiliki etika pemerintahan yang baik pula. Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, etika disini erat kaitannya dengan moral dari para pelaku pemerintahan itu sendiri. Moral berbangsa yang dijalankan pemerintahan harus sesuai dengan gambaran pemerintahan yang baik yang ada dalam benak setiap orang. Hal ini sangat penting untuk dijaga dan dijalankan demi terjaganya citra suatu pemerintahan dalam perjalanannya menuju misi dan tugas yang telah dicanangkan. Pemerintah dengan etika yang baik akan jauh dari kasus-kasus kotor dunia politik yang banyak kita lihat dewasa ini. Pemerintahan yang baik harus berisi orang-orang yang menjunjung tinggi tugas negara yang diemban, mereka harus benar-benar mengabdi pada negara dengan setulus hari dan segenap jiwa raganya.

Dewasa ini, etika pemerintahan negara kita sendiri sedang banyak tercoreng dengan kasus-kasus politik dan korupsi yang banyak dilakukan para pelaku pemerintahan. Sikap kekanak-kanakan dalam rapat besar negara masih sering kita lihat, hal ini menunjukkan bahwa para pelaku pemerintahan di negara kita masih banyak yang mengabaikan etika pemerintahan yang seharusnya mereka miliki sebagai wakil-wakil yang telah dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia.

Secara umum Fungsi Etika Pemerintahan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan ada 2
Yaitu

1. Sebagai suatu pedoman, referensi, acuan, penuntun, dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
2. Sebagai acuan untuk menilai apakah keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan itu baik atau buruk, terpuji atau tercela.  

Widodo (2001:245) menjelaskan bahwa oleh karena etika mempersoalkan baik dan buruk dan bukan benar dan salah tentang sikap, tindakan, dan perilaku manusia dalam berhubungan dengan sesamanya baik dalam masyarakat maupun organisasi public atau bisnis, maka etika mempunyai peran penting dalam praktek administrasi Negara. Etika diperlukan dalam administrasi Negara. Etika dapat dijadikan pedoman, referensi, petunjuk tentang apa yang harus dilakukan oleh administrasi negara dalam menjalankan kebijakan politik, dan sekaligus dapat digunakan sebagai standar penilaian apakah perilaku administrasi Negara dalam menjalankan kebijakan politik dapat dikatakan baik atau buruk. Karena administrasi Negara bukan saja berkait dengan masalah pelaksanaan kebijakan politik saja, tetapi juga berkait dengan masalah manusia dan kemanusiaan.